BERINTI.ID, Gorontalo – Ketua Harian Dewan Adat Provinsi Gorontalo, Alim S. Niode menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan dalam pandangan adat Gorontalo tidak pernah dipersoalkan.
Filosofi Adat Bersendikan Syara’ dan Syara’ Bersendikan Qur’an (Adati hula hulaa to syara’a, syara’a hula hulaa to qur’ani) secara umum ditafsirkan bahwa ada harmonisasi atau keselarasan antara pelaksanaan adat Gorontalo dengan syariat agama Islam.
Alim menjelaskan, sejak dahulu hingga kini, adat Gorontalo tidak membatasi bahkan telah mengakui peran perempuan di berbagai sektor termasuk politik dan kepemimpinan.
Terbukti dengan banyaknya pemimpin-pemimpin perempuan yang menjalankan pemerintahan adat di Gorontalo.
“Adat kita ini tidak pernah membedakan peran laki-laki dan perempuan termasuk dalam urusan kepemimpinan. kecuali yang telah ditetapkan dalam ketentuan quran,” jelas Alim.
“Misalnya dalam ayat yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, ayat itu tidak bisa ditafsirkan lurus bahwa perempuan tidak bisa memimpin, ayat itu tidak berarti larangan bagi perempuan menjadi seorang pemimpin,” sambung Alim.
Lebih lanjut, Dosen Universitas Negeri Gorontalo (UNG) itu membeberkan, catatan sejarah Gorontalo menuliskan, banyak raja-raja perempuan yang memimpin daerah kekuasaan adat di Gorontalo.
Salah satunya Raja Tolango Hula yang memimpin Kerajaan Limutu (Limboto) dan Mbui Ayudugya yang memimpin Kerajaan Suwawa.
“Sejak dahulu, kita di Gorontalo ini memiliki raja-raja perempuan, seperti Tolango Hula di Limboto yang menunjukkan bahwa dari dulu hingga kini perempuan dalam kepemimpinan selalu diakui dan dihormati,” paparnya.
Mantan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Gorontalo itu menekankan bahwa diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks kepemimpinan hanya akan menjadi perusak harmoni yang selama ini terjaga dalam adat Gorontalo.
“Kalau ada bentuk diskriminasi perempuan dalam kepemimpinan, ini justru akan menimbulkan disharmoni dalam adat kita,” tegasnya.
“Adat Gorontalo ini selalu mendukung kesetaraan, selama seseorang itu punya kualitas dan kemampuan, kenapa tidak diberi kesempatan?,” tuturnya.
Menurut Alim, kepemimpinan perempuan tidaklah menjadi masalah dalam adat, justru perlakuan diskriminatif yang membatasi ruang gerak perempuan itu yang bertentangan dengan nilai-nilai adat Gorontalo.
Alim juga berpesan kepada masyarakat maupun partai politik yang ada agar tidak ragu mendukung calon perempuan jika memang benar-benar berkompeten.
Ia juga mengimbau agar tidak ada yang membatasi perempuan yang ingin turut terlibat dalam perhelatan politik, selama keterlibatan perempuan tersebut mampu mendukung kemajuan daerah.
“Tidak ada masalah dari segi adat, jika memang perempuan yang mencalonkan itu mampu, ya harus kita dukung,” ungkapnya.
“Adat Gorontalo sejak dulu telah memberi ruang bagi perempuan, karena pada dasarnya adat kita menghargai kemampuan dan tidak membatasi pada satu gender saja,” pungkasnya.
