Gorontalo, InfoPublik – Bupati Bone Bolango, Merlan S. Uloli, menegaskan bakal menggandeng dan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri, TNI, dan kepolisian untuk menangani penurunan stunting di wilayah Kabupaten Bone Bolango.
Penegasan itu disampaikan oleh Merlan di hadapan kepala OPD terkait, para camat, dan kepala puskesmas se-Kabupaten Bone Bolango pada kegiatan rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) aksi 3 konvergensi rembuk stunting tingkat Kabupaten Bone Bolango tahun 2024, di Grand Q Hotel Gorontalo, Selasa (2/7/2024).
“Saya serius ingin menurunkan stunting. Olehnya, saya hanya ingin kita coba istikamah dan jujur di dalam penanganan penurunan stunting ini. Kita akan bekerja sama dengan Kejaksaan dalam menurunkan stunting. Penanganan stunting ini kita harus bekerja sama dengan Kejaksaan dan TNI/Polri,” tutur Merlan.
Ia juga mengatakan nantinya intervensi program anggaran penanganan stunting di daerah ini, mulai dari OPD-OPD terkait hingga di tingkat desa, akan dievaluasi dan diawasi oleh Kejaksaan, para Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.
”Saya akan MoU dengan Kejaksaan, Kodim dan Polres untuk mengawasi ini. Karena kalau tidak ada inovasi seperti ini, maka tidak ada yang bisa kita capai, sementara anggaran penanganan stunting ini terus dikucurkan,” ujar Merlan.
Merlan juga berpesan jangan sampai anggaran penanganan penurunan stunting lebih besar atau habis untuk anggaran rapat dan rapat, tidak bisa begitu. ”Itu namanya kita zalim sama rakyat, zalim sama warga kita yang miskin,” ujar orang nomor satu di Kabupaten Bone Bolango ini.
Karena itu, bupati perempuan pertama di Gorontalo ini meminta agar penanganan stunting di tingkat desa benar-benar tepat sasaran. ”Pemanfaatan dana desa untuk penanganan stunting, saya minta tolong by name by adress. Jangan kita ambil untung dalam anggaran penanganan stunting dan kemiskinan ini,” tandas Merlan.
Sekali lagi, kata Merlan, pihaknya akan melibatkan Kejaksaan dan TNI/Polri untuk mengawasi penanganan stunting. Sebab, begitu besar anggaran penanganan stunting yang dikucurkan oleh negara, tapi di bawah tidak berjalan.
“Karena itu, mulai tahun 2025, saya akan coba inovasi baru, kita akan libatkan TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk sama-sama mengawal penanganan penurunan stunting di sini. Kalau ada yang melenceng akan kita peringati. Bahkan kalau perlu kita minta untuk ditahan oleh aparat hukum supaya jadi efek jera dan contoh buat yang lain,” ujar Merlan. (MC Bone Bolango/AKP)
